MENGAKHIRI KESEDIHAN UMAT

Belum kering airmata kesedihan bangsa ini akibat bencana gempa dan tsunami serta banjir, kini mereka harus menanggung ketakutan dan kekhawatiran terhadap wabah Demam Berdarah Dengue (DBD). Beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, NTB, dan NTT sudah dinyatakan sebagai daerah dalam kondisi kejadian luar biasa (KLB), yang berarti jumlah penderitanya mencapai lebih dari 500 orang. Berdasarkan data Republika (12/02), jumlah penderita di DKI saja telah mencapai 1.725 orang dengan 17 korban meninggal dunia.

Kesedihan dan kekhawatiran lain juga menyelimuti para TKI dan keluarganya. Mereka menghadapi hukuman cambuk dan pendeportasian dari Malaysia. Para TKI yang umumnya bekerja sebagai buruh bangunan di negeri jiran itu sebagian besarnya adalah umat Islam. Mereka ke sana mengadu nasib untuk menafkahi keluarganya, meski akhirnya mereka terjebak dalam perangkap PJTKI yang terbiasa ‘menjual orang’. Semua ini adalah akibat buramnya lapangan kerja di dalam negeri serta rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja umat.

Berdasarkan data Bappenas, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2004 mencapai 10.04 juta orang dan diperkirakan meningkat menjadi 10.51 juta pada tahun 2005 ini. Mereka akan berusaha mendapatkan kerja meski harus pergi ke luar negeri tanpa bekal keahlian yang memadai. Menurut data Sakernas-BPS 2003, 75.2 persen struktur angkatan kerja adalah lulusan SD dan SMP, bahkan di antaranya ada yang tidak lulus SD. Merekalah yang membanjiri lapangan kerja buruh bangunan dan pembantu rumah tangga di Malaysia, baik yang legal maupun ilegal. Di Malaysia, tenaga kerja asing mencapai 1.2 juta orang, dan 70 persennya (840 ribu orang) berasal dari Indonesia. Mereka berusaha tetap bertahan di sana—walaupun mereka yang ilegal diancam hukuman cambuk—karena harapan kerja di dalam negeri sudah nol, bahkan minus.

Daftar kesedihan umat semakin bertambah karena harga BBM dipastikan naik sekitar bulan April ini. Sebagai jaminan terhadap ‘kepastian’ itu, Presiden SBY menyatakan secara eksplisit, bahwa pemerintah sudah menetapkan besaran dan waktu kenaikan harga BBM (Republika, 7/2). Artinya, masyarakat tidak perlu ragu lagi, bahwa harga BBM ‘dijamin’ pasti naik, tinggal menunggu pengumuman resminya.

Faktor Penyebab

Berbagai kasus di atas, terutama yang menyangkut masalah kesehatan, ketenagakerjaan, dan kenaikan harga BBM tentu tidak hanya menyangkut persoalan individu rakyat semata, tetapi juga persoalan kebijakan negara. Karena itu, penyelesaiannya secara tuntas harus menyentuh kebijakan negara di dalamnya.

Penyebaran wabah DBD, misalnya, mungkin memang terkait dengan lemahnya kesadaran individu masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Namun demikian, pemerintahlah yang mempunyai rumahsakit dan tenaga kesehatan. Artinya, pemerintahlah yang mempunyai tanggungjawab untuk melakukan perencanaan terpadu dalam mengantisipasi wabah DBD. Sayang, meskipun hampir tiap tahun wabah DBD ini muncul, pemerintah masih belum memiliki agenda yang jelas dalam mengatasi atau meminimalkan wabah ini. Minimnya anggaran untuk kesehatan menyebabkan tidak adanya langkah yang jelas terhadap program kesehatan masyarakat, termasuk masalah DBD. Beberapa penderita tidak mau pergi ke rumah sakit karena beban biaya yang tidak mampu dibayarnya, sementara pemerintah juga tidak mempunyai dana yang cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis.

Dalam konteks ketenegakerjaan, lumpuhnya sektor riil, antara lain karena orang lebih memilih membungakan uangnya di bank, telah menyebabkan pengangguran dengan jumlah yang sangat besar. Akhirnya, sebagian masyarakat terpaksa menjadi TKI ke berbagai negara, termasuk Malaysia.

Sementara itu, berdasarkan data dari Departemen Keuangan RI, pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN 2005 diperkirakan mencapai Rp 377.9 triliun sedangkan belanja negara mencapai Rp 394.8 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp 16.9 triliun. Defisit inilah yang menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bulan April nanti.

Mengapa pemerintah tetap ngotot menaikkan harga BBM? Sebabnya antara lain karena dua hal: (1) berkurangnya pemasukan negara akibat semakin berkurangnya kekayaan negara; (2) bertambahnya pengeluaran negara akibat semakin bertambahnya beban utang negara yang harus dibayar. Dalam RAPBN 2005, besarnya pengeluaran untuk membayar bunga utang saja mencapai 64 triliun rupiah. Pengeluaran sebesar ini sama dengan dua kali lipat pengeluaran untuk subsidi keseluruhan (pendidikan, BBM, kesehatan, dll) yang hanya 33,6 triliun rupiah.

 

Pemecahan Mendasar

Secara mendasar, menyelesaikan berbagai masalah di atas sangat terkait dengan dua hal sekaligus, yaitu: (a) kepedulian dan keamanahan para pemimpin; (b) sistem yang dijadikan pijakan dalam kebijakan negara. Seorang pemimpin yang bersih, peduli, dan amanah tidak akan mampu memberikan solusi apabila sistem (undang-undang dan tata aturan) yang dijadikan pijakannya memang secara built-in tidak mampu memberikan solusi. Sebaliknya, suatu sistem yang handal juga akan kandas apabila dikendalikan oleh orang kotor, tidak peduli, dan tidak amanah.

 

a. Kepedulian dan keamanahan pemimpin.

Para pemimpin yang peduli dan amanah tampaknya masih sangat langka di Indonesia. Ketidakpedulian pemimpin itu tercermin, misalnya, saat seorang menteri di bidang ekonomi berkomentar tentang kenaikan harga elpiji beberapa waktu lalu, "Apabila masyarakat tidak punya uang, ya tidak usah beli elpiji."

Seseorang tidak mungkin akan bersikap peduli dan amanah kecuali ada faktor pendorongnya. Menurut Mumamad Muhammad Ismail dalam kitabnya, al-Fikr al-Islâmi (hlm. 95), pendorong terkuat bagi amal seorang Muslim adalah aspek ruhiah, yaitu kesadarannya terhadap hubungannya dengan Allah SWT (idrak shillah billâh). Artinya, seorang Muslim harus memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukannya harus sesuai dengan ketentuan hukum Allah yang ditetapkan atas dirinya. Pemimpin yang mengabaikan hukum Allah (syariat Islam) akan cenderung memenuhi kepentingan pribadi dan golongan saja.

Para khalifah, pemimpin kaum Muslim, senantiasa bergetar hatinya manakala ingat sabda Rasulullah saw.:

 

 

Pemimpin mana saja yang diserahi urusan rakyat, lalu mengkhianati mereka, maka dia kelak berada dalam neraka. (HR Ahmad).

 

b. Sistem yang sahih.

Seorang pemimpin yang peduli dan amanah akan mampu memberikan penyelesaian yang benar apabila sistem yang dipakainya juga benar. Sistem yang dipakai di Indonesia saat ini adalah sistem Kapitalisme, yaitu sistem yang didasarkan pada akidah sekularisme yang memisahkan kebijakan negara dari agama (baca: Islam). Semua kebijakan negara disandarkan pada akal manusia semata, yang faktanya sangat menguntungkan para pemilik modal besar (kapitalis). Di AS, semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berdasarkan restu atau permintaan para pengusaha besar. Pemimpin di sana tidak dapat berkutik dari kehendak para pengusaha itu, karena merekalah yang membiayainya saat kampanye dulu. Di Indonesia tidak jauh beda, banyak undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dibuat pemerintah/wakil rakyat sering hanya berpihak pada kepentingan segelintir orang, bukan berpihak pada rakyat banyak. Contohnya adalah peraturan yang terkait dengan pemberian HPH (Hak Pengelolaan Hutan), privatisasi BUMN, kebijakan untuk menaikan harga BBM, dll. Semua itu justru telah mengakibatkan kesengsaraan rakyat yang bertumpang-tindih.

Ekonomi Kapitalisme telah melahirkan kemiskinan dan kesengsaraan umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Sistem ini telah memberikan keleluasaan kepada para pemilik modal untuk menguasai berbagai sumber kekayaan negara. Misalnya, pemberian HPH kepada segelintir orang dalam pengelolaan hutan; juga pemberian konsesi kepada perusahaan asing untuk mengelola minyak, emas, atau barang tambang lainnya. Dengan cara seperti ini, hasilnya lebih banyak dinikmati oleh segelintir pengusaha dan penguasa yang berkolusi dengan para pengusaha ketimbang dirasakan oleh rakyat banyak.

Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara, dan  hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau untuk membiayai berbagai kebutuhan asasi seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.

Dengan memahami ketentuan syariat Islam terhadap status sumberdaya alam dan bagaimana sistem pengelolaannya, akan diperoleh dua keuntungan sekaligus, yaitu: (1) didapatnya sumber pemasukan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk mencukupi berbagai kebutuhan negara; (2) negara akan mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap utang luar negeri bagi pembiayaan pembangunan negara.

 

Khatimah

Dari paparan di atas, jelas sekali ada dua akar persoalan yang membelit negeri ini sehingga menghasilkan berbagai krisis yang telah mengakibatkan berbagai penderitaan rakyat. Dua akar persoalan itu bersifat personal (menyangkut orang) sekaligus struktural (menyangkut sistem), yaitu: (1) para pemimpin yang kurang peduli dan kurang amanah; (2) sistem Kapitalisme-Sekular yang bobrok.

Karena itu, upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang mendera bangsa ini, mau tidak mau, harus menyentuh dua akar persoalan ini. Pemecahan apapun yang mengabaikan salah satu—apalagi kedua—akar persoalan ini, pasti akan selalu menuai kegagalan demi kegagalan.

Walhasil, pemecahan tuntas atas seluruh persoalan di atas berpulang pada dua upaya: (1) mengangkat para pemimpin yang peduli dan amanah; (2) menciptakan sistem yang sahih, yang tidak lain adalah sistem Islam yang didasarkan pada akidah Islam; bukan sistem Kapitalisme-Sekular, apalagi Sosialisme-Komunis.

Dengan demikian, mengangkat para pemimpin yang peduli dan amanah serta menghadirkan kembali sistem Islam—yang berarti menerapkan syariat Islam secara total dalam institusi negara—merupakan prasyarat mutlak bagi umat Islam untuk mengakhiri kesengsaraan mereka dalam kungkungan sistem Kapitalisme.

'Alla kulli hâl, sudah saatnya umat Islam berjuang bersama-sama untuk menghadirkan kembali sistem Islam yang berasal dari Allah SWT, Tuhan Pencipta alam, sebagai upaya memenuhi seruan-Nya:

 

Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Rasul menyeru kalian pada sesuatu yang bakal memberikan kehidupan kepada kalian. (QS an-Anfal [8]: 24).

 

            Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. []

 

KOMENTAR:

Pemerintah Perkirakan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 2004 Lampaui Target. (Tempointeraktif.com, 15/2/2005).

 

Pikirkan juga pemerataannya, karena problem ekonomi justru lebih terletak pada distribusi kekayaan yang tidak merata.

 

(sumber: Buletin Al-Islam Edisi 242)

KEMBALI KE MENU UTAMA